Jika menyebut kata Indonesia saat ini, pikiran kita hanya akan tertuju pada hal-hal yang bermakna negatif, yaitu “masalah dan kekacauan-kekacauan”. Hal ini tentunya merupakan suatu yang beralasan mengingat bagaimana keadaan negeri ini dari tahun ke tahun, yang tak henti-hentinya dirundung masalah. Mulai dari yang ringan hingga amat berat yang sepertinya sudah tidak bisa lagi diatasi. Musibah demi musibah pun belum juga sanggup untuk menyadarkan bangsa yang dulu dikenal sebagai Macan Asia ini, yang terjadi justru malah sebaliknya, perselisihan dan pertengkaran selalu saja mewarnai wajah bangsa dalam mengatasi masalah yang ada.

Era reformasi pun belum menampakkan hasil selain adanya “kebebasan sebebas-bebasnya” yang dinikmati seluruh negeri. Keadaan menjadi bertambah buruk ketika pemegang kekuasaan tertinggi (saat ini) yang disebut dengan pemerintah tidak mampu menjadi penyelamat dari situasi-situasi sulit layaknya tokoh utama dalam film-film superhero yang menjadi tontonan wajib generasi muda (penerus bangsa). Pemerintah tidak mampu menunjukkan “taring”nya dalam menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang menghadang, baik dari dalam maupun serangan dari luar.

Jika kita ingin mengetahui contoh (masalah)nya seperti apa, tentunya sudah sangat banyak dan tak terhitung. Seperti, penanganan bencana alam di pelosok negeri, terutama Aceh (tsunami 2004) dan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo Jawa Timur yang kebanyakan dari mereka masih tidur di tenda-tenda pengungsian tak tahu sampai kapan, kasus penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan TKI yang merupakan penghasil devisa terbesar tak bisa diselamatkan oleh negara yang mestinya memiliki daulat baik ke dalam maupun ke luar, penyelidikan dan sidang kasus-kasus tindak korupsi (KKN) para pejabat Negara maupun elemen asing yang bermukim di negeri ini yang cendrung gone with the wind, belum lagi kasus pencurian dan penjarahan pulau-pulau, SDA, kebudayaan oleh bangsa asing yang ironisnya hanya menjadi buah bibir dan sepertinya “tak usah diambil pusing”. Bahkan untuk kasus-kasus ini pun pemerintah hanya mampu untuk berkata “ jangan gegabah!”

Belum lagi jika ditambah dengan kasus dari segi pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal, adanya kekerasan demi kekerasan di lembaga yang harusnya melahirkan pemikir-pemikir cerdas yang memperbaiki bangsa malah menjadi pembunuh-pembunuh berdarah dingin berwajah “bung-bung muda”. Upaya mengungkap kebenaran oleh mereka yang peduli malah menuai mutasi yang herannya justru diamini oleh pemegang tampuk kekuasaan tertinggi. Hingga masalah teraktual saat ini, yaitu kenaikan BBM dan pemberian BLT bagi rakyat yang notabenenya sudah sangat miskin ini.

Kenaikan harga BBM yang selama ini menjadi kekhawatiran rakyat kecil ternyata sudah tak dapat dielakkan lagi. Maka pada hari Sabtu (24/5) lalu secara resmi harga minyak di tanah air kembali mengalami kenaikan sekaligus menandai adanya pengurangan subsidi pemerintah kepada rakyat. Kebijakan pemerintah ini diambil seiring dengan terjadinya kenaikan harga minyak dunia yang semakin drastis. Tak pelak lagi para ibu rumah tangga pun harus mengencangkan ikat pinggang untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dan para bapak pun sepertinya harus lebih giat bekerja untuk membiayai hidup keluarga sehari-hari yang kian hari selalu bertambah sulit.

Sungguh merupakan suatu yang ironis, mengingat negeri ini memiliki kekayaan berlimpah ruah yang sayangnya justru dinikmati oleh bangsa asing. Sektor pertambangan dan hasil bumi yang seharusnya dapat digunakan untuk menghidupi bangsa ini jauh-jauh hari telah jatuh dan dimiliki oleh bangsa asing. Kemudian diperparah dengan adanya penurunan dari segi produksi migas tanah air beberapa tahun terakhir.

Hal ini seperti yang tertulis dalam Koran harian daerah, Sumatera Barat, Singgalang (Kamis, 29/5) yang menyebutkan sebesar 84 % produksi migas yang dimiliki Indonesia kini dikuasai asing. Sementara sisanya kebanyakan adalah sumur tua yang dikelola oleh Pertamina (Persero). Seperti yang dinyatakan oleh Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Erwin Usman bahwa “Sebanyak 329 blok migas di tangan asing. Jika diletakkan titik-titik pada peta Indonesia maka Indonesia sudah tergadaikan”. Dia pun mengatakan luas lahan konsesi yang dikuasai asing untuk migas mencapai 95, 45 juta hektar. Sedangkan luas daratan Indonesia mencapai 192.257.000 hektar.

“Nasi sudah menjadi bubur”, kita tentunya tidak ingin menyalahkan siapa pun dalam kenaikan harga BBM (minyak dunia) yang memang serempak terjadi di berbagai belahan dunia, namun yang mengherankan kenapa pemerintah (Indonesia) tidak mengatasi atau mencegahnya dari jauh-jauh hari. Bukankah negeri ini juga memiliki ekonom-ekonom (ahli ekonomi) yang katanya diakui eksistensi dan kemampuannya di pentas dunia? Merupakan suatu hal yang amat disayangkan jika lonjakan harga minyak dunia yang pastinya sudah diramalkan (diketahui) akan terjadi tidak dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, setidaknya untuk menyenangkan rakyat yang seumur hidupnya selalu susah paling tidak untuk “sehari”.

Pemerintah seharusnya dapat memberikan alternatif-alternatif bagi rakyat dalam mencegah dan mengatasi dampak kenaikan BBM ini. Mulai dari skala kecil hingga yang besar. Seperti, memberikan pembekalan ketrampilan dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) yang lebih inovatif, menawarkan energi-energi baru lain sebagian pengganti energi panas migas (misal: air laut, minyak sayur), dalam skala luas membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke dalam negeri serta yang paling penting usaha untuk meningkatkan kembali produksi minyak dalam negeri (jika mungkin) dan mengurangi jumlah ekspor ataupun impor luar negeri.

Jika alternatif-alternatif ini dapat dilaksanakan setidaknya kerepotan-kerepotan dan kebingungan pemerintah selama ini yang sibuk menutupi konsumsi nasional dengan jalan mengambil dana APBN hanya untuk konsumsi BBM yang justru banyak digunakan oleh kalangan menengah atas dapat dikurangi. Dan mengingat seperti yang dikutip dari koran harian pagi Padang Ekspres, Minggu (25/5) bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bisa saja terjadi dua kali sepanjang tahun ini, mengingat harga minyak dunia yang menunjukkan tren meningkat. Apabila sudah menyentuh level USD 150 per barel, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dapat dihindari, meski pemerintah baru saja menaikkannya, Sabtu (24/5).

Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya hal yang lebih buruk seperti demo-demo anarkis yang banyak terjadi dari berbagai kalangan pra dan pasca kenaikan BBM saat ini, ada baiknya pemerintah melakukan introspeksi diri dan menetapkan langkah-langkah bijak, bukan malah membuat kebijakan yang beranjak dari “alternatif terakhir” yang menjadi pilihan. Sehingga usaha yang dilakukan pemerintah itu setidaknya dapat mengurangi rentetan panjang persoalan yang ada dan tidak teratasi di negeri zamrud khatulistiwa ini.

Iklan